TIGAPENA.COM - Kementerian Pertanian mulai melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) untuk menghadapi El Nino yang bakal terjadi menjelang tahun ini.
Upaya itu menjadi salah satu langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, mitigasi El Nino ini dilakukan melalui implementasi lima strategi utama di lapangan. Langkah tersebut akan difokuskan pada periode kritsi April hingga Juni 2026 untuk menjaga produksi pangan di tengah dinamika kondisi iklim.
"Sesuai dengan peringatan BMKG bahwasannya ada El Nino, ini cukup mengkhawatirkan. Ini perlu kita melakukan langkah-langkah strategis dan percepatan," kata Mentan Amran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi Antisipasi Kemarau 2026 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta pada Kamis (2/4/2026).
Baca Juga: Alih Fungsi Lahan LP2B Dibatasi Hanya 11 Persen
Amran mengungkapkan, di tengah potensi ancaman kemarau pemerintah terus memperkuat langkah antisipasi demi menjaga ketersediaan pangan nasional. Salah satunya melalui penguatan stok dan percepatan produksi di berbagai wilayah.
Mentan mengaku, saat ini pihaknya mulai melaksanakan percepatan strategi utama untuk menghadapi El Nino. Pertama melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini dengan tujuan langkah antisipasi dapat dilaksanakan lebih cepat dan tepat sasaran.
Kedua mengoptimalkan pengelolaan air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pemanfaatan embung, serta penguatan irigasi perpompaan, termasuk pompanisasi dan sistem perpipaan di berbagai wilayah.
Baca Juga: Menaker Imbau Perusahaan Swasta dan BUMN Ikut Terapkan WFH
Langkah ketiga mempercepat tanam di wilayah yang masih memiliki potensi air, khususnya di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat serta mendorong penggunaan varietas unggul tahan kekeringan dan berumur genjah.
Kemudian mengoptimalkan pemanfaatan lahan, termasuk lahan rawa dan cetak sawah yang telah dibangun agar bisa segera ditanami tanpa jeda untuk mengejar target produksi. Terakhir, memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, serta seluruh pemangku kepentingan guna memastikan percepatan berjalan efektif di langan.
Amran juga menegaskan pentingnya percepatan mitigasi tersebut. Mulai dari melakukan optimalisasi lahan rawa, cetak sawah, pompanisasi, hingga irigasi perpompaan termasuk sumur dalam dan sumur dangkal.
Baca Juga: Sindikat Penjual Bayi di Sumut Berhasil Terungkap
"Kita manfaatkan masih ada musim hujan khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Tolong dilakukan percepatan daerah-daerah yang masih ada hujan. Kemudian oplah lahan rawa dipercepat, cetak sawah yang sudah dibangun segera tanam, pompanisasi dan irpom digerakkan,” terang Amran.
Dalam kesempatan tersebut Amran juga meminta pemerintah daerah segera mengajukan pengusulan kebutuhan agar dapat dilakukan penyesuaian anggaran secara cepat.
Artikel Terkait
Soroti Kemacetan Truk Logistik di Bakauheni, DPR Minta Evaluasi SKB Hingga Penambahan Dermaga
Tak Punya IPAL dan SLHS, 1.256 Dapur SPPG Wilayah Indonesia Timur Disetop BGN
Indonesia - Korea Sepakat Jalin Kemitraan di Sektor Perdagangan dan Perdamaian
Sindikat Pengedar Uang Palsu di Bogor, Dibekuk Polda Metro Jaya
Pakar UGM : Pembentukan Tim Pemantau dan Sertifikasi SPPG Dapat Memantik Konflik Kepentingan
Pramono Anung; ASN Tak Boleh Gunakan Kendaraan Pribadi saat WFH
Gempa M 7,6 Guncang Manado, Aksi Remaja Putri Berkaos Putih Ini Dipuji Netizen
Sindikat Penjual Bayi di Sumut Berhasil Terungkap
Menaker Imbau Perusahaan Swasta dan BUMN Ikut Terapkan WFH
Alih Fungsi Lahan LP2B Dibatasi Hanya 11 Persen